Polisi Siber Siap Bertugas Berantas Berita Hoax dan Kejahatan Siber di 2021

Polisi-Siber-Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam wawancara Kompas.id tahun 2021 Polisi Siber siap diperintahkan untuk memberantas penyebar berita hoax dan kejahatan siber yang dapat merugikan masyarakat ataupun negara Indonesia.

Kebijakan baru yang diterapkan oleh Menko Polhukam diharapkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman di masyarakat terhadap pemberitaan yang belum jelas kebenarannya. Hoax yang dimaksud kemungkinan besar yang terlalu mengkritisi kebijakan pemerintah.

"Serangan digital memang dilematis, tetapi kami memiliki juga memiliki polisi siber. Tahun 2021 polisi siber akan benar-benar diaktifkan karena terlalu toleran juga berbahaya. Kalau misalnya Anda mendapatkan berita yang mengerikan lapor saja ke polisi, dalam sekian menit diketahui dari siapa, dari mana, lalu dilacak dan ditangkap," kata Mahfud MD dalam wawancara acara Kompas.id

Tugas Polisi Siber yang disampaikan oleh Mahfud MD ialah melakukan pemantauan di media sosial yang berbentuk kontra-narasi. Artinya, jika berita hoax tersebar di jejaring media sosial maka pemerintah akan turut meramaikan postingan tersebut bahwa berita itu tidak benar.

Sementara postingan atau tindakan yang sudah masuk kategori pelanggaran pidana, maka siap-siap akan ditindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dalam keterangan wawancara Kompas.id, Mahfud MD juga membeberkan kemampuan polisi siber Indonesia yang dapat mendeteksi dengan cepat para pelaku yang menyebarkan berita tidak benar dan pelaku pelanggaran kejahatan siber.

"Hukuman fisik oleh aparat penegak hukum juga sudah disiapkan oleh pemerintah. Kalau sifatnya penghinaan terhadap personal kita tidak peduli. Tetapi jika sudah berhubungan dengan kepentingan masyarakat, maka kepolisian akan cepat menindak pelaku," tambah Mahfud MD yang dilansir dari Nasional Kompas.

"Sebenarnya kepolisian kita sudah melakukan hal demikian, yaitu menangkan pelaku yang menyebarkan berita tidak benar alias hoax yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Namun, perbuatan itu tidak secara langsung ditindak oleh polisi agar masyarakat tidak takut kepada polisi dan pemerintah nantinya," ucap Mahfud MD

Kebijakan seperti ini dianggap membatasi peran masyarakat dalam mengkritisi pemerintah yang sebetulnya membawa sarana saran yang baik untuk kedepannya. Legalisasi buzzer pemerintah juga akan terlihat jika benar-benar polisi siber diterapkan di 2021. Seperti halnya pada peraturan Omnibus Law Oktober lalu yang menjadi isu terpanas dan pemerintah membela diri dengan narasi tandingan.

Terkait ucapan Menko Polhukam, pakar hukum tata negara, Rafly Harun tidak menyetujui hal itu sebab pejabat seharusnya bisa terima dengan kritikan seperti itu, karena mereka dibayar oleh negara. Jika tangan negara ikut-ikutan dalam hal itu, maka yang terjadi adalah kekacauan diantara masyarakat satu sama lain. 

Berbanding dengan pengamat media sosial, Enda Nasution, yang menyebutkan sah-sah saja pemerintah mengaktifkan polisi siber di Internet. Namun, fungsi tugas utamanya adalah menjaga dan melindungi kebebasan berpendapat, bukan melakukan represi.

Kebebasan Berpendapat Dibatasi

Masyarakat semakin sulit untuk menyampaikan pendapat dan kritikan kepada pemerintah dengan adanya kebijakan aturan baru seperti ini yang terlihat mengerikan. Jika pendapat kritis sudah dipersempit tempatnya, maka hanya ada ucapan apresiasi-apresiasi saja terhadap pemerintah baik atau buruk kinerjanya.

"Langkah pemerintah ini akan membungkam kebebasan sipil untuk berekspresi. Padahal, konstitusi sudah menjamin hak warga negara untuk berekspresi dan berpendapat dan jelas ini telah melanggar hak kebebasan berekspresi." kata Fathia Maulidiyanti Koordinator Komisi dan Tindak Kekerasan saat dihubungi Kompas.
.
"Aturan ini menyebabkan banyak orang yang dikriminalisasi karena tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Bila sudah terjadi, Indonesia akan kembali ke era otoritarianisme, yang mana publik tidak diperkenankan untuk memberikan kritik apapun. Demokrasi hanya berjalan sekedar formalitas tak akan ada lagi maknanya" tambah Fathia

Jadi, tetaplah berhati-hati dalam mencari pemberitaan yang mengkritik kepada pemerintah. Ada dua hal yang harus diperhatikan untuk diri sendiri, peraturan UU ITE dan Polisi Siber yang siap diaktifkan di tahun depan, keduanya erat sekali dengan tindakan-tindakan yang menyebarkan berita hoax, pelanggaran pidana maupun konten sensitif kritis terhadap pemerintah.

Label Hoax Sebagai Benteng Mereka

Kita akan sedikit mengulas tentang label HOAX yang diberikan kepada kasus kebocoran data anggota polri yang terjadi pada bulan Juni 2020. Awal pemberitaan ini heboh di jagat maya terutama di Twitter milik seorang Founder Ethical Hacker Indonesia yang menemukan akun seseorang di forum underground, dalam isi postingan hacker hojatking memberikan sample yang ia dapat dari Sistem Informasi Personel Polri.

Untuk memastikan informasi tersebut, kami juga mencari akun seseorang tersebut dan benar saja bahwa hacker hojatking ini mendapatkan sample database yang dimiliki polri. Akan tetapi Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono, mengatakan tidak ada pembobolan.

Selain pembobolan Sistem Informasi Personel Polri ada juga pembobolan database aplikasi PolisiKu dan hackernya juga sama yaitu hojatking. Sample database ini diperjual belikan di forum underground seharga $3000.


Setelah beredar kabar berita pembobolan data milik polri, ternyata pemberitaan itu dilabeli sebagai hoax. Padahal secara nyata itu benar-benar dijebol oleh hojatking sampai ia mempublikasikan salah satu data milik anggota polri sebagai bukti kuatnya.

"Hal tersebut merupakan hoaks tidak terbukti kebenarannya. Polri sudah memastikan tidak ada pembobolan data SIPP," ujar Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono.

Photo: Label Hoax Pembobolan Data SIPP Polri (Kominfo)

Kominfo menanggapi pernyataan dari kepolisian bahwa pembobolan data SIPP Polri tidak lah benar. Akan tetapi, postingan tersebut saat ini sudah dihapus oleh mereka yang menandakan benar adanya pembobolan data polri seperti yang dikatakan oleh Teguh Aprianto. Namun terdapat bekas URL yang pernah dipublikasikan berikut ini: 

https://kominfo.go.id/content/detail/27179/hoaks-seseorang-mengklaim-sudah-berhasil-membobol-data-seluruh-anggota-polri/0/laporan_isu_hoaks

Arti dari semua ini adalah kepolisian dan kominfo sah saja membuat kebijakan untuk memantau media sosial agar lebih baik terutama untuk menyaring pemberitaan yang masih simpang siur dan belum jelas kebenarannya. Akan tetapi, jangan sampai juga untuk melabeli berita tersebut sebagai hoax, karena harus ada investigasi yang lebih lanjut untuk memverifikasi sebuah berita.